Advertisement
 |
| Poster Laut Bercerita |
Oleh: Zackir L Makmur*
Ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada sebuah bangsa yang pernah mengalami tragedi sejarah, yakni bangsa yang perlahan-lahan kehilangan ingatan tentang tragedi itu. Sebab, ketika ingatan kolektif mulai memudar, ketidakadilan memperoleh kesempatan untuk mengulang dirinya.
Korban dapat dilupakan, pelaku dapat kehilangan jejak tanggung jawabnya, sementara generasi berikutnya tumbuh tanpa memahami harga yang pernah dibayar untuk memperoleh kebebasan. Di tengah persoalan inilah novel “Laut Bercerita” karya Leila S. Chudori menemukan arti pentingnya.
Karya sastra yang terbit pada 2017 ini, tidak sekadar menghadirkan kisah fiksi berlatar sejarah Indonesia menjelang Reformasi 1998. Ia mengajak pembaca memasuki ruang gelap kekuasaan, menyelami penderitaan manusia yang menjadi korban kekerasan politik, sekaligus merasakan luka keluarga yang bertahun-tahun menunggu kepulangan orang-orang yang tidak pernah kembali.
Bagi saya, kekuatan utama “Laut Bercerita” terletak pada keberaniannya mengingatkan bahwa sejarah tidak boleh hanya menjadi milik penguasa, buku pelajaran, atau perdebatan para elite politik. Sejarah juga merupakan milik mereka yang pernah kehilangan anak, saudara, sahabat, kebebasan, bahkan hak untuk mengetahui kebenaran.
Novel ini kemudian ditransformasikan ke dalam medium ekspresi sinematografi. Maka kehadiran film “Laut Bercerita” garapan Yosep Anggi Noen ini, yang mulai tayang di bioskop pada 29 Oktober 2026, semakin memperluas ruang perjumpaan masyarakat dengan kisah tersebut.
Dari itu sastra dan sinema bertemu dalam satu kepentingan moral: menjaga agar tragedi kemanusiaan tidak terkubur bersama perjalanan waktu. Pertanyaannya kemudian, apakah bangsa ini sungguh-sungguh telah belajar dari sejarahnya, atau justru sedang membangun kebiasaan baru untuk melupakan?
Sastra, Film, dan Politik Ingatan
Salah satu keistimewaan sastra, adalah kemampuannya menghadirkan sejarah melalui pengalaman manusia. Dokumen resmi dapat menjelaskan tanggal, tempat, jumlah korban, dan kronologi peristiwa. Namun, sastra mempunyai kemampuan untuk membawa pembaca merasakan kesepian seseorang dalam ruang tahanan, kecemasan seorang ibu, atau kesedihan seorang adik yang tidak pernah memperoleh kepastian tentang kakaknya.
Di sinilah Leila S. Chudori menggunakan kekuatan narasi untuk membangun ingatan kolektif. Ia tidak sedang menulis buku sejarah dalam pengertian akademis, melainkan menghadirkan fiksi historis yang berpijak pada riset dan kesaksian manusia.
Karya tersebut mengingatkan bahwa sejarah bukan hanya perkara siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga tentang siapa yang menanggung akibat dari kekuasaan yang disalahgunakan.
Metafora laut menjadi pilihan yang menarik. Laut dapat terlihat tenang dari permukaan, tetapi menyimpan kedalaman yang tidak selalu diketahui manusia. Demikian pula sebuah masyarakat dapat tampak telah berdamai dengan masa lalunya, padahal masih menyimpan luka yang belum memperoleh penyelesaian.
Sastra kemudian berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap pelupaan. Ia mempertahankan suara yang pernah berusaha dibungkam dan memberikan ruang bagi pengalaman korban untuk tetap hadir dalam percakapan publik.
Kehadiran film “Laut Bercerita” memperluas kekuatan tersebut. Melalui penyutradaraan Yosep Anggi Noen, kisah yang sebelumnya hidup dalam imajinasi pembaca kini memperoleh bahasa visual.
Reza Rahadian sebagai Biru Laut, Yunita Siregar sebagai Asmara Jati, serta Christine Hakim sebagai Ibu menghadirkan dimensi emosional yang membantu penonton memahami penderitaan para tokoh. Film berdurasi 135 menit ini juga diperkuat oleh Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Kevin Julio, dan sejumlah pemeran lainnya.
Alih wahana dari novel ke film tentu membawa konsekuensi artistik. Tidak semua peristiwa, percakapan, dan kedalaman pemikiran dalam novel dapat dipindahkan ke layar lebar. Film mempunyai keterbatasan durasi dan membutuhkan bahasa sinematografi untuk menyampaikan pengalaman yang sebelumnya dibangun melalui narasi panjang.
Namun, justru di situlah kekuatan film sebagai medium kebudayaan. Ia dapat menjangkau masyarakat yang belum membaca novelnya, termasuk generasi muda yang mungkin mengenal Reformasi 1998 hanya melalui pelajaran sejarah atau cerita orang tua mereka.
Sebuah karya seni tidak harus menggantikan dokumen sejarah, tetapi dapat mendorong masyarakat untuk mencari, membaca, dan memahami dokumen tersebut. Novel dan film dapat menjadi pintu masuk menuju percakapan yang lebih serius tentang demokrasi, kekuasaan, dan hak asasi manusia.
Maka dari sini “Laut Bercerita” memiliki fungsi kebudayaan yang penting. Ia menolak anggapan bahwa sejarah kelam harus disembunyikan demi menjaga kenyamanan politik masa kini. Sebaliknya, bangsa yang dewasa justru berani menghadapi masa lalunya secara terbuka.
Demokrasi dan Ancaman Amnesia Sejarah
Relevansi “Laut Bercerita” tidak berhenti pada penggambaran tragedi Orde Baru. Novel dan film ini juga mengajak kita memeriksa keadaan demokrasi Indonesia hari ini.
Reformasi 1998 merupakan tonggak penting perjalanan bangsa. Perubahan politik tersebut membuka ruang kebebasan pers, memperluas partisipasi masyarakat, memperkuat kehidupan multipartai, dan mendorong perubahan hubungan antara negara dan warga negara.
Namun, demokrasi bukanlah sesuatu yang selesai dibangun hanya karena pemilu berlangsung secara berkala. Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat, hukum yang adil, kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kekuasaan yang bersedia diawasi.
Di sinilah ingatan sejarah mempunyai fungsi politik yang sangat penting. Pengalaman otoritarianisme seharusnya menjadi pelajaran agar masyarakat tidak mudah menerima pembatasan kebebasan dengan alasan stabilitas, pembangunan, atau kepentingan kekuasaan.
Kita perlu memahami bahwa gejala kemunduran demokrasi tidak selalu hadir melalui pengambilalihan kekuasaan secara terbuka. Ia dapat berlangsung secara perlahan melalui pelemahan lembaga pengawasan, pembatasan ruang kritik, intimidasi terhadap pembela hak masyarakat, penyalahgunaan hukum, dan pembentukan budaya politik yang tidak toleran terhadap perbedaan pendapat.
Ketika kritik diperlakukan sebagai ancaman, ketika aktivisme dianggap sebagai gangguan, dan ketika kekuasaan tidak lagi nyaman diawasi, maka demokrasi sedang menghadapi persoalan yang serius.
Kita tidak boleh terjebak dalam romantisme sejarah, tetapi juga tidak boleh kehilangan kewaspadaan terhadap kemungkinan berulangnya pola penyalahgunaan kekuasaan.
Persoalan lain yang perlu diperhatikan, adalah kecenderungan menjadikan rekonsiliasi sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Rekonsiliasi memang penting bagi kehidupan bangsa yang majemuk. Namun, rekonsiliasi yang tidak didahului pengungkapan kebenaran berisiko berubah menjadi kompromi politik yang mengorbankan korban.
Memaafkan merupakan hak korban, bukan kewajiban yang dapat dipaksakan oleh negara atau elite politik. Melupakan juga bukan syarat untuk membangun persatuan nasional.
Justru persatuan yang kokoh membutuhkan keberanian mengakui kesalahan sejarah. Bangsa yang besar bukan bangsa yang menganggap dirinya tidak pernah melakukan kekeliruan, melainkan bangsa yang bersedia belajar, memperbaiki diri, dan memastikan kesalahan yang sama tidak diwariskan kepada generasi berikutnya.
Karena itu, membaca (atau menonton) “Laut Bercerita” hari ini merupakan bagian dari upaya menjaga kewarasan demokrasi. Ia mengingatkan bahwa kebebasan bukan hadiah yang diberikan secara cuma-cuma oleh penguasa, melainkan hak warga negara yang harus dijamin oleh konstitusi dan dipertahankan melalui kesadaran bersama.
Merawat Ingatan, Menegakkan Keadilan
Perjuangan melawan amnesia sejarah membutuhkan lebih dari sekadar membaca novel atau menonton film. Karya sastra dapat membangkitkan kesadaran, tetapi kesadaran harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu gambaran penting dari perjuangan tersebut adalah Aksi Kamisan. Gerakan yang berlangsung sejak 18 Januari 2007 di depan Istana Merdeka itu memperlihatkan keteguhan keluarga korban, aktivis, dan masyarakat sipil dalam menuntut penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan pakaian hitam dan payung hitam, mereka hadir secara konsisten untuk mengingatkan negara bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh pergantian pemerintahan maupun perubahan kepentingan politik.
Aksi tersebut memiliki makna yang lebih luas daripada demonstrasi rutin. Ia merupakan praktik kewargaan yang menjaga ingatan publik. Ketika perhatian masyarakat mulai berpindah kepada persoalan lain, kehadiran mereka mengingatkan bahwa masih terdapat hak-hak korban yang belum dipenuhi.
Negara perlu menjawab tuntutan tersebut melalui langkah yang konkret. Pengungkapan kebenaran mengenai nasib orang-orang yang masih hilang harus menjadi perhatian serius. Proses hukum harus dijalankan secara independen dan akuntabel.
Keluarga korban perlu memperoleh akses terhadap informasi, pemulihan, dan perlindungan. Pendidikan sejarah juga harus memberikan ruang yang memadai bagi pembahasan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga generasi muda tidak tumbuh dengan pemahaman sejarah yang terpotong-potong.
Komitmen tersebut sejalan dengan cita-cita negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Kekuasaan harus tunduk kepada hukum, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan hak asasi manusia harus dihormati serta dilindungi.
Dalam perspektif Pancasila, persoalan ini juga memiliki makna mendasar. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut penghormatan terhadap martabat manusia tanpa pengecualian. Sila Kerakyatan menghendaki kekuasaan yang demokratis dan terbuka terhadap aspirasi rakyat. Sementara itu, sila Keadilan Sosial mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak boleh mengabaikan mereka yang pernah menjadi korban ketidakadilan.
Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan atau simbol kenegaraan. Nilai-nilainya harus hadir dalam keberanian negara mengakui kesalahan, melindungi warga, menegakkan hukum, dan memulihkan hak-hak mereka yang dirugikan.
Generasi muda juga mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga ingatan sejarah. Mereka perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan akademis, dan kebebasan berkumpul bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendirinya. Ada sejarah perjuangan dan pengorbanan di belakang hak-hak tersebut.
Di tengah derasnya informasi digital, tantangannya justru semakin kompleks. Potongan sejarah dapat dipisahkan dari konteksnya, fakta dapat bercampur dengan manipulasi, dan kekerasan masa lalu dapat dipoles melalui narasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Karena itu, literasi sejarah harus berjalan bersama literasi digital dan kemampuan berpikir kritis.
“Laut Bercerita” mengajarkan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar selesai selama keadilan belum ditegakkan. Laut boleh menyimpan rahasia, waktu boleh mengubah wajah kekuasaan, dan generasi boleh berganti, tetapi hak keluarga untuk mengetahui nasib orang-orang yang mereka cintai tidak boleh ikut tenggelam.
Sebuah bangsa tidak akan menjadi kuat dengan menghapus luka masa lalunya. Ia justru menjadi kuat ketika berani menatap luka itu, mengakui kebenarannya, dan menjadikannya pelajaran bagi masa depan.
Bagi saya, pesan paling mendalam dari Laut Bercerita bukan semata-mata tentang mereka yang hilang, melainkan tentang tanggung jawab kita yang masih hidup. Apakah kita bersedia menjaga demokrasi agar tidak kembali menjadi ruang ketakutan?
Selama pertanggungjawaban hukum belum dituntaskan, suara Laut Bercerita belum selesai. Ia terus mengalir, bukan untuk membangkitkan kebencian, melainkan untuk menegakkan kemanusiaan. Bukan untuk membuka kembali permusuhan, melainkan untuk memastikan keadilan tidak dikorbankan atas nama rekonsiliasi semu.
Bangsa yang merawat ingatan, adalah bangsa yang sedang menjaga masa depannya. Dan Indonesia, tidak boleh membangun masa depan dengan menguburkan kebenaran masa lalunya.***
* Zackir L Makmur, pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, Anggota Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL), aktif di IKAL Strategic Center (ISC), dan penulis buku “Budaya Politik dan Politik Budaya” (2025).
