Advertisement
 |
| Ilustrasi sindiran politik di atas panggung |
Oleh: Adhyra Irianto
Rakyat yang mengevaluasi penguasa, itu jauh lebih mencintai negaranya ketimbang yang memuji terus-terusan.
Kalimat itu terdengar seperti provokasi. Tapi coba amati linimasa Anda sendiri hari ini, penuh meme, sindiran, dan lelucon getir tentang pejabat.
Dalam Domination and the Arts of Resistance, antropolog politik James C. Scott menulis tentang transkrip publik dan transkrip tersembunyi. Transkrip publik adalah apa yang dikatakan rakyat di depan pejabatnya. Transkrip tersembunyi adalah apa yang dikatakan rakyat di belakang pemerintahnya.
Dalam tulisan ini, saya akan menyebutnya panggung depan dan panggung belakang. Di panggung depan, ketika seseorang ditonton, alias diawasi, "dialog" yang muncul akan terkesan sopan, tertib, dan menahan diri. Di panggung belakang, evaluasi dan kritik yang sesungguhnya disampaikan lewat sindiran atau lelucon, di ruang aman, jauh dari pengawasan penguasa. Dulu, jarak antara dua panggung itu berjauhan. Hari ini, obrolan panggung belakang sudah bocor ke panggung depan.
Lihat saja para pelawak dan komika. Setidaknya dalam sepuluh menit set-nya, hampir selalu ada satu materi sindiran untuk penguasa yang keluar. Lelucon itu disambut tawa renyah penontonnya. Lalu si pelawak akan "pura-pura" ketakutan, seakan ada penembak jitu yang sedang membidik kepalanya dari kejauhan. Penonton tahu persis, ketakutan itu pura-pura. Bahkan sudah jadi bagian dari materi lawakan itu sendiri (sebuah lelucon di dalam lelucon), yang justru menegaskan betapa dekatnya sindiran itu dengan bahaya yang sesungguhnya, meski dibungkus tawa.
Di luar panggung komedi, sindiran serupa juga hadir lewat meme, gambar, dan tulisan sarkas. Dulu, semua ini hanya "dibisikkan" di panggung belakang. Sekarang, semuanya "diteriakkan" di panggung depan. Pertanyaannya, kenapa lelucon yang dulu hidup di pos ronda, kedai kopi, dan obrolan tersembunyi lainnya, kini justru nongol di linimasa yang bisa dilihat siapa saja (mudah-mudahan termasuk yang disindir)?
Jawabannya sederhana: teknologi ikut "berjasa" menghapus jarak antara dua panggung itu. Ponsel di setiap kantong bisa merekam, menangkap layar, dan menyebarkan apa saja dalam hitungan detik, termasuk bisikan yang dulu aman karena hanya didengar segelintir orang di ruang tertutup.
Tapi sekadar bocor saja tidak otomatis mengubah apa-apa. Ada masa ketika lelucon serupa sudah muncul di laman depan, hanya saja masih malu-malu. Masih tidak cukup masif untuk didengar siapa pun yang penting. Rakyat tertawa, linimasa berpindah topik, dan pejabat yang sama tetap duduk di kursinya. Bocor saja belum cukup, mungkin itu yang mengubah "skala"nya.
Dari Hiburan ke Tuntutan
Karena itulah jumlah meme, sindiran, postingan sarkas, dan lelucon terus bermunculan. Mulai dari yang bergaya "jokes bapak-bapak" sampai "jokes half English ala Gen Z". Semakin banyak yang ikut menyindir, semakin sulit linimasa itu diabaikan begitu saja.
Di titik tertentu, lelucon berubah dari sekadar hiburan menjadi sesuatu yang benar-benar mulai menekan kekuasaan. Tawa yang tadinya tersalurkan lalu menguap tanpa mengubah apa pun, kini mulai terasa sebagai tawa yang menuntut sesuatu. Tertawa bersama terasa seperti kesadaran kolektif, yang bertahan lebih lama dari sekadar satu siklus linimasa. Ingatan publik seakan menolak melupakan.
Apa yang meyakinkan saya? Ketika saya menulis postingan tentang kritik tentang FLS3N (lalu diunggah dalam bentuk carousel di feed Instagram), lini komentar berisi kritikan yang jauh lebih "pedas" daripada apa yang saya tulis di postingan itu sendiri. Begitu juga ketika saya menulis tentang "Estetika Kemiskinan". Atau ketika rekan saya menulis tentang MTN Seni Budaya. Coba cek sendiri feed Pojokseni, lalu cek lini komentarnya, Anda akan menemukan pola yang sama.
Apa artinya? Artinya, ada yang keliru dari anggapan bahwa rakyat hanya sibuk mengurusi perutnya sendiri-sendiri, ketimbang berpikir jangka panjang soal politik. Justru, rakyat berpikir soal politik sepanjang waktu. Selama ini, pikiran itu hanya punya tempat di panggung belakang. Hanya segelintir seniman besar yang berani mengeluarkannya sebagai bahan lelucon di panggung depan, dan kini, berkat ponsel dan linimasa, siapa pun bisa melakukannya.
Meski dibaluti kekonyolan, kritik yang dulu dibisikkan di panggung belakang, kini sudah diteriakkan di panggung depan. Lantas, apakah ini artinya rakyat membenci negaranya sendiri? Ada yang pernah beranggapan begitu (seorang menteri lagi...) beberapa waktu silam, dan pejabat bersangkutan bahkan mengusulkan para "pengkritik" ini pindah saja ke luar negeri kalau tidak suka.
Tidak seperti itu, Ferguso....
Justru yang sedang menyindir, mengevaluasi, dan mengkritik itu adalah rakyat yang peduli pada negaranya. Mereka yang ingin hidup tenang: bisa bayar pajak tanpa tertekan ekonomi, bisa menguliahkan anak tanpa ditekan UKT yang mencekik, bisa mendukung UMKM tanpa harus was-was memikirkan lowongan pekerjaan, bisa tenang karena penanganan bencana dilakukan dengan tepat.
Merekalah orang-orang yang benar-benar mencintai negaranya, dibandingkan orang-orang yang terus-menerus memuji gagasan penguasa, seolah tidak ada cacat sedikit pun. Para pemuji itu cuma menjalankan sandiwara panggung depan. Boleh jadi, di panggung belakang, mereka justru terkekeh sendiri karena tahu persis keuntungan apa yang sedang mereka nikmati dari sikap itu.
Buon Senso dan Senso Comune
Tapi, Sebelum terlalu jauh merayakan lelucon sebagai bentuk perlawanan, ada satu hal yang menurut saya bisa jadi masalah lain. Meminjam istilah filsuf Antonio Gramsci, linimasa media sosial kita penuh dengan senso comune dan buon senso. Senso comune adalah "akal komunal" yang sifatnya berserakan, campur aduk antara analisis tajam dan prasangka. Akibatnya, kadang kritik yang berdasar dan rumor yang sama sekali tidak berdasar bercampur di kolom komentar yang sama, tanpa bisa dipisahkan dengan mudah.
Buon senso adalah kesadaran yang lebih koheren dari akal yang sama karena disandarkan pada pengalaman nyata, bukan sekadar reaksi sesaat. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan. Dan menariknya, ia sering justru keluar lewat sindiran yang jenaka: analisis ahli yang bahasanya dianggap terlalu "akademik" bagi kebanyakan orang, diolah ulang menjadi meme, feed Instagram, atau video TikTok, untuk ditertawakan ramai-ramai. Hal yang perlu terus-menerus diperbanyak adalah buon senso.
Dalam praktiknya, membedakan senso comune dan buon senso di tengah banjir informasi tidak semudah membedakan fakta dan hoax. Sebab, keduanya sama-sama bisa hadir dalam rupa lelucon yang sekilas terdengar cerdas dan mewakili kemarahan publik. Bedanya terletak pada arah dan cara kerjanya. Senso comune cenderung menyederhanakan persoalan menjadi sosok yang bisa ditertawakan atau dimaki, sementara buon senso justru membongkar logika di balik bekerjanya kekuasaan.
Contoh kecil: lagu buatan AI yang menyebut seorang menteri "ganteng" itu bekerja sebagai senso comune. Lucu? Bisa jadi. Tapi ia tidak membuat publik paham apa yang sebenarnya terjadi. Sebaliknya, ketika komika menertawakan cara pejabat menjawab pertanyaan kritis, misalnya dengan menunjukkan pola pengalihan isu yang berulang. Itulah buon senso yang lahir dari pengalaman nyata, analisis terukur, kemudian mengajak orang mengenali pola, sembari menertawakannya.
Persoalannya, di linimasa keduanya sering bercampur dalam satu unggahan. Sebuah utas kritis bisa diawali dengan data yang valid, lalu diakhiri dengan meme yang sudah terlanjur dipotong dari konteksnya. Di titik itulah lelucon bisa berbalik; sudah tidak lagi membangun kesadaran kritis malah memuaskan rasa benci yang tidak membutuhkan pemeriksaan. Karena itu, meski keduanya sama-sama "menyerang," efeknya tidak setara. Buon senso membuka ruang untuk bertanya lebih lanjut, senso comune justru membuat orang merasa paling paham padahal yang dimakannya hanyalah versi lucu dari prasangka lamanya. Dalam banjir informasi, kemampuan membedakan keduanya (dengan memeriksa sumber, melihat konteks, dan menahan godaan untuk ikut tertawa sebelum paham) adalah bagian dari menjaga agar tawa tetap menjadi senjata, bukan jebakan.
Lelucon demi lelucon (dalam konteks buon senso) sekarang terlihat terus bermunculan, barangkali karena demonstrasi sudah lama tidak lagi membuat rezim bergeming. Tapi rezim yang sama justru gelisah dengan lelucon. Bukti paling telak ada di catatan hukum kita sendiri: sudah berkali-kali warganet diproses secara hukum, bahkan dipidana, gara-gara meme dan sindiran yang dianggap terlalu tajam.
Ada logika sederhana di balik ini. Sebuah demonstrasi bisa dibubarkan dalam semalam, barisan massa bisa dipukul mundur, jalan bisa disterilkan, dan esok harinya berita sudah berganti. Tapi meme yang sudah terlanjur disebar ribuan kali tidak bisa ditarik kembali. Ia hidup di ribuan ponsel, tersimpan di galeri, siap dikirim ulang kapan saja. Mungkin, menurut saya, justru itulah yang paling ditakuti kekuasaan.
