Advertisement
Oleh: Adipati Lawe*
Di balik kebijakan kebudayaan yang tampak inklusif, teater belajar membaca batas. Hibah negara memberi ruang, sekaligus menentukan arah.
Lampu panggung menyala tepat waktu. Pertunjukan berjalan tertib. Teater Indonesia hari ini terlihat semakin profesional. Namun profesionalisme itu dibayar mahal: hilangnya keberanian untuk mengambil posisi. Di tengah krisis sosial yang nyata, panggung justru memilih bahasa yang aman dan tidak menunjuk siapa pun.
Kesunyian ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia bertaut erat dengan kebijakan kebudayaan negara dan pola hibah kesenian yang dalam satu dekade terakhir menjadi sumber hidup banyak kelompok teater. Negara hadir sebagai fasilitator—memberi dana, ruang, dan legitimasi—namun sekaligus membentuk selera dan batas.
Dalam berbagai skema pendanaan kebudayaan, bahasa yang digunakan hampir selalu seragam: “penguatan identitas”, “pelestarian budaya”, “harmoni sosial”, dan “nilai kebangsaan”. Bahasa ini tampak netral. Namun di tangan kurator dan birokrasi, ia berubah menjadi parameter tak tertulis tentang karya seperti apa yang layak didukung.
Seorang pengelola kelompok teater yang rutin mengajukan hibah negara mengatakan, penyesuaian dimulai sejak tahap proposal. “Isu boleh kritis, tapi jangan spesifik. Jangan menyebut peristiwa aktual, apalagi institusi,” ujarnya. Kata-kata yang terlalu jelas dianggap berisiko, bukan karena melanggar aturan tertulis, melainkan karena bisa “menyulitkan” proses administrasi.
Pola ini menciptakan sensor yang tidak resmi, tetapi efektif. Teater belajar menyamarkan kritik. Konflik struktural dikecilkan menjadi drama personal. Kekerasan sistemik dialihkan menjadi pergulatan batin individu. Negara hadir sebagai latar, bukan sebagai subjek kritik.
Kurasi menjadi lapis berikutnya. Dalam berbagai forum kesenian yang didukung negara, kurator memegang peran menentukan. Kurasi sering dibingkai sebagai penjamin kualitas artistik. Namun dalam praktiknya, kualitas kerap diterjemahkan sebagai karya yang “tidak menimbulkan persoalan”. Kritik sosial yang terlalu dekat dengan kebijakan publik dianggap belum matang, kurang subtil, atau tidak universal.
Akibatnya, panggung dipenuhi simbol yang indah tetapi aman. Metafora berlapis-lapis dipuji sebagai kecanggihan estetika, meski pada saat yang sama mengaburkan sasaran kritik. Penonton diajak merenung, tetapi tidak diajak menunjuk.
Dalam ekosistem ini, posisi aktor semakin terjepit. Banyak aktor tidak dilibatkan dalam pembacaan politik lakon. Dramaturgi diputuskan untuk menyesuaikan ruang tampil dan peluang pendanaan. Aktor diminta profesional, disiplin, dan tidak “berisik”. Kesadaran kritis dianggap urusan sutradara atau penulis naskah—itu pun jika masih dipertahankan.
Padahal, sejarah teater menunjukkan sebaliknya. Bertolt Brecht menempatkan aktor sebagai subjek berpikir yang bertugas membuka relasi kuasa di atas panggung. Jerzy Grotowski menuntut kejujuran radikal aktor terhadap makna tindakannya. Di Indonesia, W.S. Rendra menjadikan panggung sebagai ruang pertanggungjawaban moral, bahkan ketika risikonya adalah pelarangan dan tekanan negara.
Hari ini, risiko itu digantikan dengan kenyamanan. Teater tidak lagi dibungkam secara kasar. Ia dirangkul, difasilitasi, dan diarahkan. Negara tidak perlu melarang. Cukup memberi dana dan menetapkan kerangka. Selebihnya, seniman akan menyesuaikan diri.
Sebagai penulis, saya melihat kebijakan kebudayaan kita terlalu sering memandang seni sebagai etalase stabilitas, bukan ruang kritik. Hibah diberikan untuk merawat citra, bukan kegelisahan. Teater dihargai sejauh ia tidak mengganggu narasi besar yang sedang dibangun.
Dalam situasi ini, konsep dramaturg aktor menjadi penting sekaligus rawan. Aktor yang sadar dramaturgi akan bertanya: karya ini berpihak ke siapa? Kritik ini diarahkan ke mana? Dan mengapa isu tertentu selalu dihindari? Pertanyaan-pertanyaan itu sering kali tidak memiliki tempat dalam sistem yang menghargai kelancaran lebih dari kejujuran.
Teater memang membutuhkan dukungan negara. Tetapi ketika dukungan berubah menjadi mekanisme penjinakan, panggung kehilangan fungsi sejarahnya. Ia tidak lagi menjadi ruang konflik gagasan, melainkan perpanjangan kebijakan kebudayaan yang steril.
Negara boleh hadir sebagai fasilitator. Tetapi teater tidak lahir untuk sekadar mematuhi. Ia lahir untuk bertanya, mengganggu, dan membuka apa yang ingin ditutup. Ketika panggung terlalu sibuk menjaga kepantasan, ia berhenti menjadi peristiwa sosial.
Panggung hari ini terang. Tetapi bayangan kekuasaan di balik cahaya itu justru semakin jarang disentuh. Dan di sanalah, di antara hibah dan kurasi, teater perlahan kehilangan suaranya.
*Penulis adalah sutradara Teater Jiwa, Jakarta
